Redaksi XBerita 
Manila, XBerita – Pemerintah Filipina resmi menetapkan status darurat energi nasional setelah ancaman krisis bahan bakar global makin nyata akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengesahkan kebijakan ini melalui Executive Order (EO) Nomor 110 pada 24 Maret 2026, sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gangguan pasokan minyak dunia dan lonjakan harga energi.
Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada impor minyak, sehingga gejolak global langsung menghantam stabilitas energi domestik.
Di Manila, warga tampak berjalan kaki ke kantor untuk melakukan penghematan BBM.
Krisis dipicu oleh memanasnya konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur vital distribusi minyak dunia, termasuk Selat Hormuz sebagai urat nadi energi global.
Gangguan di jalur tersebut menyebabkan kelangkaan pasokan BBM. Mendorong lonjakan harga minyak dunia. Mengguncang sektor transportasi dan kebutuhan pokok. Bahkan, harga bahan bakar di Filipina dilaporkan sudah melonjak tajam sejak konflik memanas, memicu tekanan inflasi dan keresahan publik.
Status darurat ini akan berlaku hingga 1 tahun ke depan, memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan menghindari krisis berkepanjangan.
Apa yang terjadi di Filipina menjadi alarm keras bagi dunia bahwa krisis energi global ancamannya sudah dekat.
Dengan ketergantungan tinggi pada impor minyak dan tekanan geopolitik yang belum mereda, negara-negara lain kini bersiap menghadapi skenario terburuk.
Ini bukan sekadar kebijakan darurat, ini tanda bahwa dunia sedang memasuki fase baru krisis energi. Jika konflik Timur Tengah terus memburuk dan berlarut larut, efek domino pastinya juga akan sampai ke Indonesia.
Eka L Prasetya 